Harian Naskah, Tubaba- Penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) BPK RI 10 kali berturut turut dalam laporan keuangan tahun 2024 yang diraih Pemkab Tulang Bawang Barat (Tubaba) jadi sorotan publik.
Ketua KWRI Kabupaten Tubaba, Mirhan mengatakan, informasi di raihnya WTP ke 10 oleh Pemkab Tubaba tahun 2024 yang disampaikan oleh pihak Dinas Kominfo Tubaba melalui press rilis patut dipertanyakan keabsahannya.
Dia menjelaskan, pengahargaan WTP tersebut membuat bingung masyarakat publik. “Pada tahun 2022 Pemkab Tubaba meraih WTP ke 11, kemudian pada tahun 2023 Pemkab Tubaba kembali meraih WTP ke 12. Sementara pada tahun 2024, WTP ke 10 yang di raih Pemkab Tubaba mengalami kemunduran,” cetus Mirhan pada, Rabu (01/01/2024) malam.
Ketua KWRI Tubaba menambahkan, di raihnya WTP ke 11 dan 12 kalinya oleh Pemkab Tubaba tahun 2022 dan 2023, pada waktu itu dimasa Pejabat (Pj) Bupati Tubaba, Zaidirina. Sedangkan pada tahun 2024 yang di rilis oleh Dinas Kominfo Tubaba WTP yang ke 10 kali masa Pejabat Bupati, M Firsada.
Menurut Mirhan, terkait masalah WTP tersebut Pj Bupati Tubaba, M. Firsada harus mengambil sikap tegas. Jika ada kesalahan atau kekeliruan pada Dinas Kominfo dalam memuat rilis.
“Ini merupakan insiden buruk, mencoreng nama baik pemerintah daerah Kabupaten Tubaba yang berjuluk Ragem Sai Mangi Wawai, soal informasi WTP tahun 2024 yang disampaikan Diskominfo Tubaba sebagai corongnya pemerintah daerah, jadi simpang siur,” centil Mirhan.
Mirhan meminta Pj Bupati Tubaba segera evaluasi kinerja Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso dan Kabid Media, Deswanto yang diduga menyesatkan publik terkait informasi WTP ke 10 tahun 2024 yang diraih Pemkab setempat. (*hn/red)
