Harian Naskah- Pengentasan kemiskinan menjadi tugas penting dalam suatu daerah guna menjadi tolak ukur keberhasilan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut.
Penyelesaian maslahan kemiskinan telah menjadi program priotas di kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi, dengan memperkuat pelaksanaan skema ‘Graduasi Keluarga Miskin Ekstrem’ melalui pilar perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keungan.
Pemkab Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) telah menggandeng Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) selanjutnya dikenal sebagai Islamic Relief, organisasi kemanusiaan yang telah malang melintang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin selama 40 tahun di 40 negara.
Penguatan dan percepatan program ini dilakukan dalam kegiatan ‘Peningkatan Upaya Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dan Lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Graduasi’ di Ruang Rapat Ciliwung Kantor Bapperida Kabupaten Bogor, Kamis (9/4/2026).
Kepala Bapperida Kabupaten Bogor, Dr. Bambam Setia Aji.ST.,M.BA yang diwakilkan oleh Sekretaris badan Bapperida Titi Sugiarti, ST di dampingi oleh kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Tika Effendi menyampaikan, Pendekatan Graduasi kemiskinan menjadi sangat relevan karena tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses pada sumber penghidupan dengan mendapat pendampingan intensif dan memiliki ketahanan ekonomi dan sosial, sehingga mampu keluar secara permanen dari kemiskinan.
“Jadi pendekatan yang dilakukan bukan lagi bersifat parsial, tetapi harus holistik, terintegritas, dan berbasis graduasi,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Radar Depok.
Dengan begitu, setiap program lintas perangkat daerah harus sinkron, dan menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai orkestrator penanggulangan. Sehingga mendorong konvergensi intervensi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Serta memastikan setiap intervensi yang dilakukan memiliki target sasartan yang jelas dan terukur.
Titi Sugiarti pun menekankan langkah kunci untuk memaksimalkan program tersebut, seperti pemuktakhiran dan integrasi data kemiskinan sebagai basis perencanaan, penajaman target sasaran rumah tangga miskin ekstrem, integrasi program OPD ke dalam skema graduasi yang berkelanjutan.
“Dan yang tak kalah penting adalah penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome), serta pembangunan kolabirasi multipihak (pentahelix) yang lebih kuat,” papar dia.
Sejauh ini Pemkab Bogor juga telah melakukan beberapa program guna menurunkan tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin dan rentan miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyerap sebagian besar pengeluaran.
Seperti pada bidang kesehatan, dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Plus untuk rumah tangga miskin, beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta sekolah rakyat. Lalu, Bidang Kesehatan seperti memberikan jaminan kesehatan nasional, Jamkesda terintegritas BPJS, program posyandu plus dan peningkatan gizi.
Selanjutnya pada Bidang Sosial, Pemkab Bogor telah mengucurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), program perlindungan sosial berbasis komunitas. Di Bidang Adminuk yaitu program jemput bola administrasi kependudukan gratis. Bidang Keluarga Berencana (KB) ada program KB gratis dan layanan kesehatan reproduksi.
Adapun data sasaran graduasi kemiskinan sebanyak 3200 dan dimulai dilaksanakan intervensi tahun 2026. Data sasaran diperoleh dari verifikasi pendamping Program Keluarga Harapan. Dengan kolaborasi bersama Yayasan Relief Islami Indonesia ditargetkan terjadi penurunan kemisikinan di Bumi Tegar Beriman.
Patut diketahui Yayasan Relief Islami Indonesia memiliki bidang kerja meliputi Air-Sanitasi-dan Higiene (WASH), Mata Pencaharian Berkelanjutan, Kesejahteraan Anak, Shelter, Pengendalian Perubahan Iklim, Manajemen Risiko Bencana, Kesehatan dan Gizi, dan Bantuan Musiman (Paket Ramadan, Paket Ied, dan Paket Kurban).
CEO Yayasan Relief Islami Indonesia, Nanang Subara Dirja menegaskan telah membuat memetakan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor, serta membuat konsep program untuk melakukan penanganan yang tepat dan terukur.
“Strategi program yang sudah kami siapkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan ekonomi (IGAs), pemberdayaan sosial, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi,” jelasnya.
Ada beberapa tahapan implentasi yang akan dilakukan, pembentukan kelompok swadaya atau Self Help Gruop (SHG). Yang nantinya kelompok tersebut akan dilakukan pelatihan, asesmen kapasitas, hingga fasilitas pertemuan.
Tak berhenti sampai disana, kata Nanang Subara Dirja nantinya akan pengembangan modul kegiatan menabung, dukungan bank makanan, dukungan pekarangan rumah. Dan selanjutnya, pengembangan modal dan usaha, yang akan diiringi pelatihan perencanaan, pemasaran, dan pencatatan.
“Kami akan beri pendampingan terus dengan mentoring usaha per semester, yang didukung seorang ahli dalam penyusunan usaha, pelatihan teknis, hingga pengembangan jejaring atau pemasaran usaha,” kata Nanang.
Adapun periode implementasi program yang telah dirancang Yayasan Relief Islam Indonesia sejak Desember 2025 hingga November 2027, dengan kolaborasi bersama beberapa OPD untuk mempercepat permasalahan kemiskinan ini.
Nanang Subara Dirja mengungkapkan dampak yang diharapkan hingga November 2027, sebanyak 600 rumah tangga (2.400 individu) bisa lulus dari kemiskinan dengan meningkatnya skor konsumsi, mata pencaharian, kesejahteraan sosial, hingga pengembangan usaha. (us)
